Menuju Demokrasi Terpimpin

Siapakah tokoh di balik Demokrasi Terpimpin? Bagaimanakah kondisi negara setelah berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin? Berikut penjelasannya. 

Demokrasi Terpimpin adalah bentuk demokrasi yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia setelah era Demokrasi Liberal. Demokrasi Terpimpin adalah salah satu gagasan dari Ir. Soekarno sebagai solusi untuk keharmonisan lembaga-lembaga negara, karena Demokrasi Liberal yang adalah produk Barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Era Demokrasi Terpimpin di Indonesia berlangsung setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Diterbitkannya Dekrit Presiden kemudian disertai dengan beberapa kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Ir. Soekarno, di antaranya:

Pembentukan MPRS

Sesuai dengan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Presiden Soekarno memiliki kewenangan untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Seluruh anggota MPRS tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 3 syarat, yaitu:

a) Setuju kembali kepada UUD 1945.

b) Setia kepada perjuangan Republik Indonesia.

c) Setuju kepada manifesto politik.

Dalam masa kerjanya, MPRS melakukan beberapa keputusan melalui sidangnya, yakni:

1) Penetapan manifesto politik RI sebagai bagian dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

2) Penetapan Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Berencana Tahap I. 

3) Menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

DPAS dibentuk oleh Presiden Soekarno dan diketuai langsung oleh Presiden dengan wakil ketuanya, Ruslan Abdul Gani.

Pembentukan Kabinet Kerja

Kabinet Kerja dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Ir. Djuanda sebagai Menteri Pertama.

Pembentukan Front Nasional

Front Nasional adalah lembaga ekstra parlementer yang dibentuk dengan tujuan:

a) Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia.

b) Melaksanakan pembangunan semesta nasional.

c) Mengembalikan Irian Jaya ke wilayah Republik Indonesia.

Penataan Organisasi Hankam dan Penyederhanaan Partai Politik

Penataan organisasi pertahanan/keamanan ditandai dengan digabungkannya TNI dan Polri ke dalam satu organisasi, yakni ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sementara untuk partai-partai politik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan akan dibubarkan.

Penyederhanaan Ekonomi

Melakukan devaluasi mata uang rupiah, yaitu penurunan nilai mata uang yang beredar di masyarakat atau dikenal juga dengan sebutan sanering. Presiden juga membentuk beberapa lembaga ekonomi, seperti Depernas (Dewan Perancang Nasional) dan Badan Musyawarah Pengusaha Swasta Nasional.

Di awal bergulirnya sistem Demokrasi Terpimpin, sebagian besar masyarakat masih memandangnya sebagai hal positif. Pandangan ini dilatarbelakangi beberapa hal, yaitu:

• Pada masa Demokrasi Liberal, sistem pemerintahan terpecah belah karena masing-masing individu hanya mementingkan kekuasaan partainya di atas kepentingan rakyat.
• Kembalinya konstitusi ke UUD 1945 yang dinilai lebih jelas bagi kelangsungan negara dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa.
• Ide pembentukan lembaga tertinggi negara dan lembaga negara (MPRS dan DPAS) yang diharapkan memberi solusi untuk harmonisasi hubungan lembaga pemerintahan.

Namun, dalam perjalanannya, Demokrasi Terpimpin mewujud sebagai sentralisasi keputusan kepada satu sosok, yaitu Ir. Soekarno yang menjabat sebagai Presiden. Berbagai penyimpangan pun terjadi semasa Demokrasi Terpimpin, misalnya:

1. Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 dan pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup oleh MPRS.
2. Pengumuman ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis).
3. Politik luar negeri Indonesia dari bebas aktif tanpa memihak blok (non-blok) menjadi politik konfrontatif dengan ambil bagian di OLDEFO (Old Established Forces) dan NEFO (New Emerging Forces).

RANGKUMAN

1. Demokrasi Terpimpin adalah bentuk demokrasi yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia setelah era Demokrasi Liberal. Demokrasi Terpimpin adalah salah satu gagasan dari Ir. Soekarno sebagai solusi untuk keharmonisan lembaga-lembaga negara.
2. Dalam perjalanannya, Demokrasi Terpimpin mewujud sebagai sentralisasi keputusan kepada satu sosok, yaitu Ir. Soekarno yang menjabat sebagai Presiden. Berbagai penyimpangan pun terjadi semasa Demokrasi Terpimpin.